Djajalelana; Satu Nama Tiga Generasi

Djojolelono: Satu Nama, Tiga Generasi

Selasa, 26 April 1746. Gubernur Jenderal VOC Gustaaf Willem baron van Imhoff berada di Surabaya, satu perhentian dalam rangkaian perjalanan inspeksinya menyusuri pesisir timur Jawa untuk menindaklanjuti ketentuan Perjanjian Ponorogo 1743. Perjanjian yang dipaksakan kepada Susuhunan Pakubuwono II ini memberi VOC kendali penuh atas pesisir Jawa dari Pasuruan ke timur, menyusul kekuasaan yang sebelumnya telah dipegang kompeni atas jalur pantai dari Semarang hingga Surabaya.

Dalam pertemuan di Surabaya itu hadir wakil-wakil dari Sumenep, Pamekasan, Bangil dan Banger. Untuk Banger, sosok yang disebut sebagai Djojolelono tampil sebagai regent, dibebani kewajiban menyetor tiga pikul lilin kepada kompeni. (1)

Namun, momentum tahun 1746 ini sesungguhnya bukan titik awal kepemimpinan Djojolelono atas Banger.

Banger akhir abad 17

Djojolelono bukan nama yang baru dikenal pada 1746. Ia sudah menjadi bagian dari elite politik pesisir timur Jawa sejak akhir abad ketujuh belas. Namanya terekam berulangkali, baik dalam Babad maupun catatan VOC masa itu. Babad Surapati mencatat bahwa Djojolelono datang ke Kartasura bersama Surapati dan para pengikutnya pada 1687.(2)

Jejak lebih tua justru muncul dalam Babad Sembar, yang menyebut Djojolelono menyerang Karaeng Galesong, pengikut Trunojoyo yang ketika itu tengah berperang melawan Mataram, pada peristiwa yang oleh Winarsih Partaningrat Arifin diperkirakan terjadi sekitar 1678.(3) Kurang dari setahun berselang, pada Maret 1679, arsip VOC mencatat sosok ini menemui pimpinan Kompeni di atas kapal Noordwijk. Ia datang mewakili Susuhunan Amangkurat II membawa kabar tentang pergerakan pasukan Trunojoyo di bawah Raden Kajoran yang bergerak menuju Djipang setelah sebelumnya menduduki Madiun.(4)

Rangkaian kemunculan ini berlangsung di tengah periode paling bergejolak dalam sejarah Mataram akhir abad ketujuh belas yakni perang melawan Trunojoyo yang kemudian disusul perlawanan panjang Untung Surapati. Dalam pusaran itu, posisi Banger menjadi terjepit sekaligus strategis, terlebih bila diperhitungkan pula kekuatan Blambangan di sisi timur yang belum sepenuhnya tunduk. Sepucuk surat dari Arya Sinduraja pada 1693 secara tersirat juga memperlihatkan betapa pentingnya posisi Djojolelono dalam pergolakan konflik VOC melawan Surapati yang masih berkecamuk saat itu.(5)

Relik, Keris dan Sungai Sebagai Batas

Episode menarik yang tercatat secara rinci oleh beberapa catatan berbeda dari VOC berlangsung pada periode antara 20 Juni hingga 3 Juli 1724. Pada 20 Juni, Djojolelono, yang pada catatan belanda ditulis Djojolelono dari Dringu (Djajalalana van Dringoe), menerima perintah dari Keraton Mataram untuk menggali makam Mas Ayu Sumanarsa, permaisuri pertama Susuhunan Amangkurat IV yang meninggal lima tahun sebelumnya di Lumajang.(6) Tulang-belulang ibu dari Pangeran Arya Mangkunagara, Adipati Anom saat itu, dibawa ke Kartasura untuk selanjutnya dikebumikan di kompleks makam Imogiri, sebagaimana diberitakan dalam surat dari Semarang kepada Dubbeldekop Komisaris Pantai Timur Laut Jawa yang melaporkan kedatangannya.(7)

Dalam tradisi politik Jawa abad ke-18, pemindahan jenazah atau relik anggota keluarga keraton merupakan sebuah tindakan yang sarat makna politik dan ritual. Penugasan tersebut menunjukkan bahwa Djojolelono memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan misi yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan legitimasi dinasti, suatu tanggung jawab yang tidak diberikan kepada sembarang utusan.

Dalam rentang waktu hampir bersamaan, tepatnya pada 3 Juli 1724, dokumen VOC juga menyebutkan bahwa Djojolelono menghadap Susuhunan untuk mengadukan persoalan wilayah dengan Pasuruan. Bupati Pasuruan, Arya Dikara, mengklaim Djojolelono berada di bawah kekuasaannya. Menanggapi perkara ini, Susuhunan menegaskan bahwa kedudukan Djojolelono kini setara dengan Arya Dikara. Sebagai peneguhan atas keputusan tersebut, Susuhunan menyerahkan sebuah akta sebagai bentuk pengakuan formal dan sebilah keris bersarung emas sebagai simbol legitimasi kekuasaan wilayah. Pada saat yang sama ditetapkan pula batas wewenang kedua pejabat itu: daerah di sebelah barat Sungai Winongan tetap berada di bawah kewenangan Arya Dikara, sedangkan sebelah timurnya menjadi daerah kuasa Djojolelono dari Dringu.(8)

Satu Nama, Tiga Sosok

Penyebutan “Djojolelono dari Dringu” ini berbeda dari penyebutan “Djojolelono” pada periode-periode sebelumnya, bahkan ketika keduanya berasal dari sumber yang sama, yakni catatan VOC. Perbedaan ini terjawab bila mencermati Babad Sembar,(9) yang menyebutkan bahwa nama Djojolelono sesungguhnya disandang oleh tiga sosok yang berbeda: Djojolelono I, yang terlibat dalam Perang Trunojoyo; Djojolelono II atau Demang Djojolelono; dan Djojolelono III, juga dikenal dengan nama Djojolelono Brayung. Djojolelono Brayung inilah sosok yang di kemudian hari menghadap Van Imhoff pada 1746.

Adapun Djojolelono II, menurut hipotesis E. P. Patridina dkk, menjabat sebagai Bupati Banger untuk periode 1725–1746.(10) Penentuan tahun 1725 sebagai titik awal ini semula bersandar pada catatan korespondensi Djojolelono kepada Komendur VOC Jan Menut di Pasuruan (Gombong). Pada dua pucuk surat yang dikirimkan bulan Oktober dan November 1725, terjadi perubahan gelar yang disandang pengirim, dari “Demang” menjadi “Ingabehi”, sebuah pergeseran yang oleh Patridina dibaca sebagai penanda pergantian status kepemimpinan.

Namun, dengan terungkapnya dokumentasi pemberian legitimasi langsung oleh Susuhunan berupa akta dan keris serta penegasan wilayah kepada Djojolelono pada peristiwa 1724, kini dapat diyakini bahwa sosok yang menerima kekuasaan atas wilayah timur Sungai Winongan saat itu adalah Djojolelono II atau Demang Djojolelono dari Dringu.

Puspakusuma: Bupati Terakhir Wangsa Djojolelono

Nama lain dalam trah Djojolelono yang menjabat Bupati Banger adalah Puspakusuma. Setelah Djojolelono Brayung, kekuasaan atas Banger beralih ke sepupunya, Puspakusuma, putra sulung Demang Djojolelono.

Sumber babad dan catatan VOC berbeda soal kapan tepatnya peralihan itu terjadi. Babad Sembar memberi petunjuk Puspakusuma naik menjadi Bupati Banger pada 1764. Namun sepucuk surat Kompeni bertanggal 15 November 1760, empat tahun lebih awal, sudah menyebutkan pengangkatan itu sebagai fakta yang telah terjadi:(11)

“Setelah putra sulung dari Ingabei Djajalalana ditempatkan di Distrik Banger, dengan persetujuan Yang Mulia sekalian, karena secara bulat dianggap sebagai orang yang paling dekat (berhak) dan paling cakap untuk jabatan tersebut, maka saya memohon agar baginya diterbitkan suatu akta…”

Terlepas dari perbedaan soal waktu pengangkatannya itu, satu hal yang konsisten muncul dalam sumber tradisional babad maupun catatan se-jaman milik kompeni, yakni: Ada seorang Bupati di antara periode Djojolelono Brayung dan Djojonegoro, namanya Puspakusuma.

Referensi